FIS.UNG, Media Center – Menentukan kebijakan yang mencerminkan kepentingan masyarakat bukan perkara sederhana. Perbedaan kebutuhan, nilai, dan pandangan antarkelompok kerap menempatkan pemerintah pada pilihan sulit antara mengejar efisiensi, menjamin keadilan, memperluas partisipasi masyarakat, dan mempertahankan kewenangan institusi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian enam akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui penelitian berjudul “Public Interest and the Social Contract: A Dialectical Approach to the Epistemological Foundations of Public Administration”. Keenam peneliti tersebut adalah Yakob Noho Nani, Zuchri Abdussamad, Juriko Abdussamad, Rustam Tohopi, Muchtar Achmad, dan Alfiah Agussalim dari Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, UNG.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara kepentingan publik, teori kontrak sosial, dan landasan epistemologis administrasi publik. Para peneliti menyoroti bahwa kepentingan masyarakat tidak selalu memiliki makna tunggal. Kebijakan yang dianggap efisien oleh pemerintah, misalnya, belum tentu dipandang adil oleh masyarakat yang menerima dampaknya.

Begitu pula keputusan yang dibuat secara terpusat dapat berhadapan dengan tuntutan partisipasi warga dan kebutuhan lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan prosedur birokrasi dan pencapaian target, tetapi juga menyangkut nilai, legitimasi, serta perbedaan perspektif dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjelaskan persoalan itu, para peneliti menggunakan teori kontrak sosial sebagai landasan filosofis. Teori ini menempatkan legitimasi kewenangan pemerintah dalam hubungan dengan hak warga negara, persetujuan bersama, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

Kajian tersebut juga menelaah sejumlah pendekatan epistemologis, antara lain positivisme, pragmatisme, dan konstruktivisme. Masing-masing pendekatan memberikan perspektif berbeda dalam memahami administrasi publik. Namun, keberagaman perspektif tersebut berpotensi menghasilkan pemahaman yang terfragmentasi apabila tidak dihubungkan dalam kerangka analisis yang lebih menyeluruh.

Penelitian dilakukan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah publikasi ilmiah dari basis data Scopus dan Web of Science. Dari 1.030 rekaman publikasi yang diperoleh melalui pencarian awal, sebanyak 68 artikel dinyatakan memenuhi kriteria seleksi untuk dianalisis lebih lanjut. Literatur yang dikaji mencakup publikasi periode 2014–2024 dengan fokus pada kepentingan publik, kontrak sosial, epistemologi, dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, para peneliti mengusulkan model Philosophical-Reflective-Dialectical (P-RD) atau model filosofis-reflektif-dialektis. Model ini mengintegrasikan prinsip normatif teori kontrak sosial, analisis terhadap pertentangan dalam praktik administrasi, serta pembelajaran reflektif sebagai landasan untuk merespons perubahan lingkungan pemerintahan.

Salah satu gagasan penting dalam model P-RD adalah menempatkan pertentangan dalam tata kelola sebagai bagian dari proses pembelajaran kelembagaan. Ketegangan antara efisiensi dan keadilan, sentralisasi dan partisipasi, maupun stabilitas dan fleksibilitas tidak semata-mata dipandang sebagai hambatan, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.

Melalui proses refleksi, penyelenggara pemerintahan didorong untuk meninjau kembali asumsi yang mendasari pengambilan keputusan, mempertimbangkan nilai-nilai yang saling berhadapan, serta memahami dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan demikian, keberhasilan administrasi publik tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari kemampuan institusi mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan dinamika sosial.

Model tersebut juga menawarkan implikasi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Kerangka P-RD dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan seperti ketidaksinkronan kebijakan, tumpang tindih kewenangan, hingga melemahnya legitimasi institusi. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi nilai, ruang deliberasi atau pertimbangan bersama, serta kapasitas kelembagaan untuk belajar dari pengalaman.

Meski demikian, para peneliti menempatkan model P-RD sebagai hasil sintesis teoretis dari kajian literatur. Penerapannya dalam pemerintahan tetap memerlukan penyesuaian dengan karakteristik masyarakat, kondisi kelembagaan, dan persoalan kebijakan di masing-masing wilayah. Karena itu, model ini merupakan kerangka konseptual untuk memahami dan mengevaluasi tata kelola, bukan jaminan otomatis terhadap keberhasilan suatu kebijakan.

Melalui penelitian tersebut, enam akademisi UNG menawarkan perspektif bahwa administrasi publik yang adaptif tidak cukup hanya bertumpu pada prosedur birokrasi dan ukuran efisiensi. Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi perbedaan pandangan, merefleksikan nilai yang mendasari setiap kebijakan, serta menjadikan dinamika dan pertentangan sosial sebagai bahan pembelajaran dalam pengambilan keputusan.

Penulis : Ramansyah