FIS.UNG, Media Center — Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan analisis kebijakan, penelitian, dan kajian hukum.

Penjajakan kerja sama tersebut, sebagai langkah awal membangun sinergi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan hukum dan pembangunan daerah, yang berlangsung di ruang Wakil Dekan I, Kamis (22/10/26).

Berdasarkan dokumen penjajakan, kerja sama ini diarahkan pada penyusunan, pengembangan, serta pemanfaatan hasil analisis kebijakan dan kajian hukum. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Salah satu tujuan utama kerja sama ini adalah membangun jejaring antara perguruan tinggi dan pemerintah, sekaligus memperluas keterlibatan akademisi dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan hukum.

Selain itu, kerja sama tersebut mencakup identifikasi dan pemetaan isu strategis di bidang hukum dan pembangunan daerah, pengkajian serta evaluasi kebijakan, hingga pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti.

Kolaborasi ini juga membuka peluang penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan akademik, penelitian, diskusi, seminar, dan forum kebijakan. Keterlibatan kedua pihak diharapkan dapat mendorong pertukaran pengetahuan dan informasi untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel.

Bagi FIS UNG, penjajakan ini menjadi peluang untuk memperluas kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penelitian dan kajian yang relevan dengan kebutuhan pemerintah. Sementara itu, hasil kajian akademik diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan.

Melalui penjajakan tersebut, FIS UNG dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo diharapkan dapat membangun kerja sama yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kebijakan hukum serta mendukung pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan hasil penelitian.

Penulis : Ismail Husin