FIS.UNG, Media Center — Merespons eskalasi bencana lingkungan, krisis iklim global, dan masifnya deforestasi yang kian mengkhawatirkan, Lembaga Dakwah (LD) Al-Fatih Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sukses menyelenggarakan forum kajian kritis bertajuk "Ekologi Sosial: Membaca Kembali Hubungan Alam dan Manusia". Bertempat di Aula FIS UNG pada Jumat (18/9/2026), kegiatan ini menghadirkan akademisi sekaligus Dosen Sosiologi FIS UNG, Abd. Halid Lemba, M.Sc., sebagai pemateri utama di hadapan puluhan mahasiswa dan aktivis kampus.

Dalam paparannya, Abd. Halid Lemba menggarisbawahi bahwa degradasi ekologis yang terjadi saat ini bukanlah peristiwa kebetulan alamiah, melainkan manifestasi dari risiko buatan manusia (manufactured risk) akibat kegagalan sistem modernitas. Mengacu pada data sains batas planet (planetary boundaries), sebanyak enam dari sembilan batas daya dukung bumi telah terlampaui, memicu lonjakan laju kepunahan spesies hingga 100 hingga 1.000 kali lebih cepat dari tingkat alamiah. Fenomena deforestasi nasional yang mencapai 1,18 juta hektare pada 2023 menjadi bukti nyata betapa hukum positif saat ini gagal mengerem laju perusakan ruang hidup.

"Krisis ekologis pada dasarnya berakar dari masalah relasi sosial. Sebagaimana ditegaskan pemikir ekologi sosial Murray Bookchin, gagasan manusia untuk mendominasi dan mengeksploitasi alam lahir secara historis dari dominasi manusia atas manusia lainnya melalui hierarki sosial, ketimpangan kekuasaan, dan watak ekspansif kapitalisme global. Karena itu, menyelamatkan bumi menuntut pembongkaran struktur ketidakadilan sosial, bukan sekadar kompensasi moral individual," tegas Abd. Halid.

Lebih lanjut, ia melontarkan kritik tajam terhadap privatisasi krisis lingkungan atau ilusi "kapitalisme hijau" yang menyempitkan tanggung jawab iklim hanya pada aksi individual, seperti pengurangan sedotan plastik atau daur ulang sampah. Menurutnya, selama logika ekonomi kapitalistik berbasis 'tumbuh atau mati' (growth or die) terus mengonversi bentang alam menjadi komoditas murah (cheap nature), kerusakan biosfer akan terus berlanjut tanpa kendali.

Sebagai jalan keluar, Abd. Halid menawarkan lompatan epistemologis dari pembebasan sosial semata (emansipasi) menuju "Ekosipasi" (Earth Emancipation). Konsep ini menempatkan kebebasan manusia dan kelestarian alam dalam satu tarikan napas relasional yang utuh. Gagasan ini ditopang oleh paradigma Hukum Bumi (Earth Jurisprudence) dan konsep Eko-Nasionalisme, di mana elemen ekologis seperti gunung, sungai, dan hutan diakui sebagai subjek hukum dan entitas 'warga' yang memiliki hak inheren untuk eksis, berkembang, dan beregenerasi—bukan sekadar objek kepemilikan maupun instrumen fiskal semata.

Ia mencontohkan bahwa kearifan ekosentrisme sejatinya mengakar kuat dalam memori kultural Nusantara jauh sebelum hukum positif kolonial berkuasa, seperti tradisi Tana Ulen di Dayak, Sasi di Maluku, hingga filosofi Tri Hita Karana (Palemahan) di Bali. Abd. Halid pun mendorong reformasi hukum nasional melalui tiga pilar transformasi keadilan ekologis: amandemen konstitusi yang ramah hak alam (Rights of Nature), revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) guna membuka legal standing penuh bagi entitas ekologis, serta adopsi asas peradilan progresif in dubio pro natura oleh majelis hakim.

Kajian yang berlangsung dinamis ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan dari perwakilan LD Al-Fatih FIS UNG kepada pemateri serta sesi foto bersama seluruh peserta. Melalui forum intelektual ini, LD Al-Fatih FIS UNG berharap para mahasiswa mampu mengintegrasikan kepekaan spiritual, kesadaran sosiologis, dan advokasi ekologis guna mengawal masa depan bumi yang adil dan lestari.