FIS.UNG, Media Center – Transformasi digital di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi mampu membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Semangat tersebut dibawa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, melalui penguatan pemahaman mengenai e-governance dalam pelayanan publik.

Mahasiswa mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sekaligus memperkuat pengelolaan informasi pemerintahan desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui workshop bertajuk “E-Governance: Inovasi Digital dalam Meningkatkan Layanan Publik” yang mempertemukan mahasiswa dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda Desa Hulawa.

Berbeda dari penggunaan teknologi sebatas perangkat pendukung, e-governance diperkenalkan sebagai pendekatan yang dapat membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih efektif. Pemanfaatannya dapat diarahkan pada pelayanan administrasi, pengelolaan data, hingga penyebaran informasi desa kepada masyarakat.

Penguatan pemahaman tersebut didukung oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., Dr. Irawaty Igirisa, M.Si., dan Dr. Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si. Materi yang diberikan mencakup konsep smart village, pemanfaatan aplikasi layanan desa, serta strategi pengelolaan data secara lebih efisien.

Pendekatan tersebut sekaligus mempertemukan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dengan persoalan nyata pelayanan publik di tingkat desa. Digitalisasi diarahkan bukan semata-mata untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang semakin mudah diakses.

Kepala Desa Hulawa, Rustam Ake, menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi berpotensi membantu pemerintah desa dalam berbagai pelayanan administrasi, mulai dari pengurusan surat keterangan, pencatatan kependudukan, hingga penyampaian informasi desa secara daring.

“Kami berharap inovasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan desa dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.

Komitmen pemerintah desa menjadi salah satu aspek penting dalam keberlanjutan transformasi digital. Berdasarkan kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Hulawa menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program melalui penganggaran dan pelatihan lanjutan bagi aparatur desa.

Diskusi antara mahasiswa, dosen, pemerintah desa, dan peserta juga menghasilkan sejumlah arah tindak lanjut. Di antaranya adalah pengembangan website desa, pelaksanaan pelatihan berkala bagi perangkat desa, serta pembentukan tim digital desa.

Rekomendasi tersebut menjadi langkah awal agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan pengelolaan layanan digital diperlukan agar inovasi dapat digunakan secara berkelanjutan dalam aktivitas pemerintahan desa.

Melalui KKN MBKM, mahasiswa juga memperoleh ruang untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks persoalan masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bagaimana perguruan tinggi dapat berkontribusi terhadap penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui transfer pengetahuan dan pendampingan.

Transformasi layanan publik di Desa Hulawa selanjutnya diharapkan berkembang melalui tindak lanjut yang telah dirumuskan. Pengembangan website, peningkatan kompetensi aparatur, dan pembentukan tim digital dapat menjadi fondasi untuk mendorong pelayanan pemerintahan desa yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, program KKN MBKM tidak hanya menjadi aktivitas mahasiswa di luar kampus, tetapi dapat menjadi ruang penerapan keilmuan untuk mendorong inovasi pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan desa.